PEKANBARU – Sikap politik Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan (Dapil) Riau I, Dr. Hj. Karmila Sari, S.Kom., M.M., yang dikabarkan turut menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kini mendapat sorotan.

Kali ini, sorotan datang dari Muhajirin Siringo Ringo. Ia secara terbuka mempertanyakan perhatian dan sikap Karmila Sari terhadap polemik dugaan keabsahan ijazah Bupati Rokan Hilir, Bistamam, yang menurutnya hingga kini masih menyisakan sejumlah persoalan hukum.

Muhajirin menilai, sebagai wakil rakyat yang dipilih masyarakat dari Dapil Riau I, Karmila Sari semestinya tidak hanya menunjukkan perhatian terhadap dinamika politik nasional, tetapi juga responsif terhadap persoalan hukum dan pendidikan yang berkembang di daerah konstituennya.

Terlebih, Karmila Sari saat ini merupakan anggota Komisi X DPR RI yang memiliki ruang lingkup tugas di bidang pendidikan, pemuda, olahraga, dan kebudayaan.

Dapil Riau I sendiri mencakup Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis, Siak, Kepulauan Meranti, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru.

"Untuk persoalan Wakil Presiden Gibran, Bu Karmila bisa bersuara bahkan ikut menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat. Tetapi bagaimana dengan persoalan dugaan ijazah Bupati Rokan Hilir? Pernahkah beliau secara terbuka menyampaikan sikap atau memberikan perhatian terhadap persoalan ini?" tantang Muhajirin.

Menurut Muhajirin, polemik dugaan keabsahan ijazah Bistamam bukan persoalan yang baru muncul. Ia mengaku telah melaporkan persoalan tersebut ke Mabes Polri lebih dari satu tahun lalu.

Ia juga menyebutkan bahwa perkembangan penanganan laporan tersebut telah dilimpahkan ke Polda Riau untuk ditindaklanjuti.

Dalam laporannya, Muhajirin mempersoalkan riwayat pendidikan Bistamam. Ia menduga Bistamam tidak memiliki ijazah pendidikan tingkat SD dan SMP, sementara dokumen pendidikan setingkat SLTA atau sederajat yang digunakan dalam proses pencalonan kepala daerah juga dipersoalkan keabsahannya.

Namun, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui proses hukum dan pemeriksaan terhadap dokumen pendidikan yang bersangkutan.

"Yang saya persoalkan adalah konsistensi. Ketika menyangkut Wakil Presiden, ada keberanian untuk mengambil sikap politik. Namun, ketika persoalan serupa menyangkut dugaan keabsahan ijazah seorang kepala daerah di daerah pemilihannya sendiri, mengapa tidak terdengar suara yang sama?" ujarnya.

Muhajirin turut menyinggung posisi Bistamam yang diketahui menjabat sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Rokan Hilir.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi hal yang patut dicermati karena Karmila Sari merupakan kader Partai Golkar yang saat ini duduk sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Golkar.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa persoalan dugaan keabsahan ijazah harus ditempatkan dalam koridor hukum dan administrasi pendidikan, bukan ditarik semata-mata ke dalam kepentingan politik maupun hubungan antarkader partai.

Baca Juga › Tak Hanya Fokus Kepelabuhanan, Pelindo Dumai Aktif Dukung Kegiatan Sosial Kemasyarakatan

"Jangan sampai masyarakat melihat ada perbedaan keberanian dalam menyikapi persoalan. Untuk Gibran yang berada di tingkat nasional, berani mengambil sikap. Sementara untuk persoalan Bupati Rohil yang merupakan kepala daerah di wilayah pemilihannya sendiri, justru tidak terdengar suara," tegasnya.

Lebih jauh, Muhajirin mempertanyakan apakah Karmila Sari telah mengetahui perkembangan laporan dugaan keabsahan ijazah Bistamam yang menurut keterangannya kini berada di Polda Riau.

Ia meminta Karmila memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat Riau mengenai sikap dan pandangannya terhadap persoalan tersebut.

Menurut Muhajirin, fungsi keterwakilan sebagai anggota DPR RI tidak semestinya hanya terlihat dalam merespons isu politik nasional. Persoalan hukum, pendidikan, dan tata kelola pemerintahan di daerah pemilihan juga membutuhkan perhatian dan pengawasan dari wakil rakyat.

"Bu Karmila Sari, saya menantang Ibu untuk berani bersuara. Apakah Ibu mengetahui persoalan dugaan ijazah Bupati Rohil ini? Bagaimana sikap Ibu sebagai anggota Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan? Apakah Ibu akan ikut mengawal agar persoalan ini terang-benderang?" ungkap Muhajirin.

Ia menambahkan, tuntutannya bukan untuk meminta Karmila Sari membela ataupun menyalahkan pihak tertentu. Namun, sebagai wakil rakyat sekaligus anggota komisi yang membidangi pendidikan, Karmila dinilai memiliki tanggung jawab moral untuk mendorong transparansi dan memastikan setiap dugaan penyimpangan dokumen pendidikan ditangani sesuai ketentuan hukum.

"Jangan hanya berani ikut menandatangani HMP untuk Wakil Presiden. Di daerah sendiri juga ada persoalan serius terkait dugaan ijazah kepala daerah. Kalau memang konsisten memperjuangkan integritas pendidikan dan supremasi hukum, tunjukkan juga perhatian terhadap persoalan di Riau," tutup Muhajirin.

Sorotan tersebut sekaligus menjadi pertanyaan terbuka bagi Karmila Sari: sejauh mana perhatian dan fungsi pengawasan wakil rakyat terhadap persoalan pendidikan dan hukum yang berkembang di daerah pemilihannya sendiri?

Hingga naskah ini disusun, belum terdapat keterangan atau tanggapan langsung dari Karmila Sari terkait pertanyaan yang disampaikan Muhajirin. Ruang klarifikasi dan hak jawab tetap terbuka bagi pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini. *** (red)