Polda Riau Peringatkan Pemkab Siak: Waspadai Peran Cukong dalam Konflik Lahan PT SSL -

PANTAUNEWSS.COM – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak agar bersikap lebih cermat dan selektif dalam menangani konflik lahan di wilayah konsesi PT Seraya Sumber Lestari (SSL) yang berada di Desa Tumang, Kabupaten Siak. Peringatan ini disampaikan menyusul terjadinya kerusuhan dan aksi anarkistis di lokasi tersebut, yang diduga dipicu oleh provokasi serta keterlibatan pihak-pihak berkepentingan, termasuk cukong atau pemodal besar.

Direktur Reskrimum Polda Riau, Kombes Pol Asep Darmawan, dalam konferensi pers di Mapolda Riau, Senin (23/6/2025), menegaskan bahwa tidak semua pihak yang mengklaim lahan di kawasan itu merupakan warga miskin yang benar-benar berjuang untuk kebutuhan hidup. Berdasarkan hasil penyelidikan dan profiling kepolisian, ditemukan adanya kelompok berkepentingan yang memanfaatkan konflik agraria demi keuntungan pribadi.

“Ada orang yang memang mencari nafkah, tapi ada juga yang menjadikan konflik ini sebagai ladang bisnis. Pemerintah daerah harus bisa membedakan mana masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan mana yang hanya bertujuan memperkaya diri,” kata Kombes Asep.

Ia mengungkapkan bahwa kawasan yang menjadi objek sengketa merupakan hutan negara yang telah diberikan izin resmi kepada PT SSL oleh Kementerian Kehutanan untuk dikelola sebagai Hutan Tanaman Industri (HTI), bukan untuk perkebunan kelapa sawit. Namun, ironisnya, ditemukan sejumlah pihak yang secara ilegal menguasai lahan ratusan hektare dan ditanami sawit.

“Ada individu yang mengelola hingga 400 hektare kebun sawit. Bahkan, seorang bos berinisial A menguasai lebih dari 300 hektare, dan YC memiliki 184 hektare. Apakah ini bisa disebut sebagai masyarakat kecil yang butuh makan?” ujarnya retoris.

Kombes Asep memastikan bahwa Polda Riau akan menindak tegas para cukong yang diduga menjadi dalang kerusuhan dan perusakan fasilitas perusahaan. Ia menyebut aparat telah mengantongi identitas beberapa pelaku utama dan siap melakukan penangkapan.

“Profiling sudah kami lakukan. Semua pihak yang terbukti memicu konflik demi kepentingan pribadi akan kami proses hukum. Kami tidak ingin masyarakat kecil jadi korban kepentingan para cukong,” tegasnya.

Asep juga menyarankan agar Pemkab Siak melakukan verifikasi ketat terhadap klaim lahan yang diajukan oleh masyarakat. Ia menyebut, bila memang terbukti ada warga lokal yang menggantungkan hidup di wilayah itu, maka perjuangan melalui jalur legal seperti skema perhutanan sosial sangat dimungkinkan.

“Silakan diperjuangkan, tapi harus berdasarkan data valid. Jangan sampai pemerintah malah memperjuangkan lahan untuk cukong, bukan masyarakat miskin,” ujarnya, seraya mendorong komunikasi antara pemerintah daerah dan PT SSL dalam rangka penyelesaian konflik.

Lebih lanjut, Asep menyoroti klaim masyarakat terhadap sekitar 9.000 hektare dari total 19.450 hektare lahan yang dikelola PT SSL. Ia mempertanyakan apakah klaim itu benar-benar berasal dari warga atau sudah dikuasai oknum tertentu.

“Apakah benar 9.000 hektare itu dimiliki oleh masyarakat yang butuh makan? Pemerintah harus hati-hati agar tidak keliru mengambil langkah,” tambahnya.

Saat ini, penyidikan kasus perusakan dan pembakaran fasilitas PT SSL masih terus dikembangkan. Sebelumnya, sebanyak 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk oknum kepala desa dan kepala dusun. Polisi juga mencurigai adanya aktor eksternal yang menggerakkan massa untuk melakukan tindakan anarkis.

Diketahui, kerusuhan terjadi pada Rabu (11/6/2025), saat sekelompok massa membakar pos pengamanan serta lima unit rumah karyawan PT SSL. Mereka juga menjarah barang milik pekerja hingga menyebabkan trauma mendalam bagi para korban. Insiden ini diduga berkaitan erat dengan konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan.

Polda Riau menegaskan akan terus mengusut tuntas kasus ini dan memastikan tidak ada pihak yang kebal hukum dalam konflik agraria tersebut. ***

Editor: Edriwan